Tantangan dalam Penyidikan Kasus Perikanan di Indonesia

Tantangan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Dengan sumber daya alam laut yang melimpah, Indonesia sering menjadi target para pelaku ilegal fishing. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi negara dan juga merusak ekosistem laut.

Menurut Kepala Badan Karantina Ikan, Penyidikan dan Pengendalian Penyakit Ikan (BKIPM), Budi Daya, penyidikan kasus perikanan masih dihadapkan pada berbagai kendala. “Salah satu tantangan utama adalah minimnya bukti yang kuat untuk menjerat pelaku ilegal fishing,” ujarnya.

Budi Daya juga menambahkan bahwa kurangnya koordinasi antara instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan juga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan. “Kita perlu bekerja sama secara sinergis untuk dapat mengatasi permasalahan ini,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum serta peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus perikanan. “Penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ilegal fishing,” katanya.

Selain itu, perlu juga adanya kerja sama dengan negara lain dalam melakukan penyidikan kasus perikanan. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagian besar kapal penangkap ikan ilegal berasal dari Tiongkok. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak Tiongkok dalam hal penyidikan kasus perikanan sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Dengan adanya tantangan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia, perlu adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari semua pihak terkait. Hanya dengan sinergi dan kerja keras bersama, kita dapat melindungi sumber daya alam laut Indonesia dan mengatasi permasalahan ilegal fishing secara efektif.