Peraturan Bakamla Kendari: Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Peraturan Bakamla Kendari: Penegakan Hukum di Laut Indonesia

Hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga dan ditegakkan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah Bakamla, atau Badan Keamanan Laut. Di Kendari, Bakamla memiliki peraturan yang ketat dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla Kendari, Letnan Kolonel Bakamla Bambang Sutrisno, peraturan yang diterapkan oleh Bakamla Kendari sangatlah penting untuk menegakkan hukum di laut Indonesia. “Kami memiliki tugas untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing dan perdagangan manusia,” ujar Letnan Kolonel Bambang.

Salah satu peraturan yang ditegakkan oleh Bakamla Kendari adalah larangan bagi kapal-kapal asing untuk beroperasi di perairan Indonesia tanpa izin yang sah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengamanan Laut.

Menurut pakar hukum laut, Prof. Dr. H. Saldi Isra, S.H., M.H., penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. “Dengan adanya lembaga seperti Bakamla yang menegakkan peraturan hukum laut, Indonesia dapat melindungi sumber daya alamnya dan mencegah aktivitas ilegal di perairan Indonesia,” ujar Prof. Saldi.

Dengan adanya Peraturan Bakamla Kendari yang ketat dalam penegakan hukum di laut Indonesia, diharapkan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak, baik kapal-kapal asing maupun nelayan lokal, diharapkan patuh terhadap peraturan yang berlaku demi kebaikan bersama.