Peran Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia

Peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut kita. Tanpa adanya regulasi yang jelas dan ditaati oleh semua pihak, sumber daya kelautan kita bisa terancam punah.

Menurut Dr. Soejatna, pakar sumber daya kelautan dari Institut Pertanian Bogor, “Peraturan hukum laut adalah landasan utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Tanpa peraturan yang kuat dan ditegakkan dengan baik, kita tidak akan bisa melindungi keanekaragaman hayati laut kita.”

Salah satu peran penting dari peraturan hukum laut adalah dalam hal penentuan batas wilayah laut Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Indonesia memiliki hak kedaulatan atas semua sumber daya kelautan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup perairan laut wilayah Indonesia dan dasar laut serta ruang udara di atasnya.

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan, peraturan hukum laut juga berperan dalam hal izin penangkapan ikan, perlindungan terumbu karang, dan pengelolaan limbah laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 60% terumbu karang di Indonesia terancam punah akibat kerusakan lingkungan dan aktivitas manusia yang tidak terkendali.

Prof. Dr. Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa “Penerapan peraturan hukum laut yang baik akan membawa manfaat jangka panjang bagi keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Kita harus bersatu untuk melindungi laut kita agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang.”

Dengan demikian, peran peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia tidak boleh diabaikan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut kita dengan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Semoga dengan kesadaran dan kerjasama semua pihak, laut Indonesia tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan.